Siapa yang Menentukan Kebenaran di Ruang Digital?
Ketika Fakta Harus Berebut Panggung dengan Algoritma, Narasi, dan
Kekuasaan
Oleh: Nafisatul Lutfi, S.S., M.A.
Dosen Prodi: Bisnis Digital Universitas Teknologi Digital Indonesia
Bidang Keilmuan: Bahasa & Sastra Inggris, Pengkajian Amerika, TESOL
Di era digital yang semakin hiruk-pikuk, informasi mengalir tanpa henti dan tidak selalu memberi ruang bagi kita untuk memastikan kebenarannya. Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, dengan jumlah tertinggi pada bulan Oktober dan mayoritas berkaitan dengan penipuan serta isu politik (Kemkomdigi, 2024). Fakta ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan literasi informasi yang kita hadapi, terutama ketika teknologi semakin mempermudah produksi dan penyebaran konten manipulatif.
Dalam memahami situasi ini, pemikiran Michel Foucault memberi konteks penting. Foucault berpendapat bahwa kebenaran bukanlah entitas netral; ia dibentuk oleh relasi kuasa—oleh siapa yang mampu mengatur wacana, menentukan apa yang boleh terlihat, dan apa yang layak dipercaya. Di dunia digital, relasi kuasa ini mengambil bentuk baru: bukan hanya negara atau institusi politik, tetapi juga platform digital, algoritma, buzzer, influencer, dan bahkan pola konsumsi kita sendiri. Kuasa kerap bekerja tanpa suara, tetapi pengaruhnya tetap besar dalam membentuk apa yang kita yakini sebagai kebenaran.
Algoritma media sosial menunjukkan dengan jelas bagaimana kuasa bisa bekerja begitu halus, namun tetap memengaruhi cara kita melihat dunia. Studi HKS Misinformation Review (Avram et al., 2020) menemukan bahwa ketika pengguna melihat angka “likes” atau “shares” yang tinggi, mereka cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sebenarnya kurang kredibel. Karena itu, algoritma bukan sekadar rangkaian kode; ia bertindak layaknya penjaga gerbang yang menentukan cerita mana yang naik ke permukaan dan mana yang tenggelam. Inilah bentuk kuasa sebagaimana dijelaskan Foucault—kuasa yang tidak selalu terlihat, tetapi perlahan membentuk cara kita memahami kebenaran
Di sisi lain, kekuasaan juga hadir melalui aktor-aktor politik yang memanfaatkan struktur digital. Laporan CSIS (2024) mengungkapkan bahwa cybertroops digunakan secara sistematis untuk mempengaruhi opini publik dalam konteks politik Indonesia, termasuk dalam momentum pemilu. Analisis CSIS lainnya juga menegaskan bahwa budaya buzzer berpotensi melemahkan demokrasi karena mendorong dominasi suara yang paling terorganisir, bukan yang paling benar (CSIS, 2025). Dalam sudut pandang Foucault, ini adalah contoh bagaimana kuasa bekerja melalui pengulangan narasi, produksi “kebenaran baru”, dan pembungkaman alternatif.
Kekuatan naratif juga berpindah ke tangan influencer. Laporan Reuters Institute (2025) menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia semakin bergantung pada kreator konten sebagai sumber informasi harian. Kompas memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa influencer memiliki potensi membentuk pandangan publik, meski tidak selalu melalui proses verifikasi jurnalistik (Kompas, 2025). Di sinilah terlihat “kuasa diskursif” Foucault bekerja: yang menguasai perhatian publik, menguasai pula definisi kebenaran.
Fenomena ini juga tampak di panggung global. Di Amerika Serikat, muncul strategi komunikasi baru yang disebut “liar’s dividend”—politisi menolak skandal dengan mengklaim bahwa bukti tersebut adalah deepfake. Penelitian Schiff et al. (2024) dalam American Political Science Review menunjukkan bahwa strategi ini dapat meningkatkan dukungan publik, terutama dalam kasus skandal berbasis teks. Brookings Institution (2024) juga memperingatkan bahwa meningkatnya kecanggihan konten digital membuat publik semakin sulit membedakan mana bukti asli dan palsu. Dalam konteks Foucault, ini adalah bentuk kuasa yang paling berbahaya: ketika kemampuan menentukan apa yang “palsu” dan apa yang “benar” berada di tangan mereka yang ingin menghindari akuntabilitas.
Tantangan ini semakin besar di Indonesia yang memiliki 143 juta identitas pengguna media sosial pada awal 2025 (DataReportal, 2025). Dengan jumlah sebesar ini, ruang digital menjadi medan perebutan kuasa wacana. Informasi bergerak cepat, tetapi kemampuan publik untuk memverifikasi sering tertinggal. Pemerintah menyediakan kanal pelaporan hoaks melalui email, X, dan WhatsApp (Kemkomdigi, 2024), namun efektivitasnya tetap bertumpu pada kesadaran pengguna.
Jika Foucault benar bahwa kebenaran dibentuk oleh relasi kuasa, maka tantangan terbesar hari ini bukan hanya memerangi hoaks, tetapi memastikan bahwa kuasa atas kebenaran tidak dimonopoli algoritma, elite, atau figur berpengaruh, melainkan kembali pada publik yang kritis. Di tengah bisingnya wacana digital, tugas kita bukan sekadar berbagi informasi, tetapi menjaga agar kebenaran tetap menemukan jalan keluarnya.
Sebagai jawaban atas tantangan ini, Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) hadir membekali mahasiswa dengan literasi digital, etika teknologi, analitik data, dan kecakapan AI. UTDI menyiapkan generasi yang bukan hanya cerdas bermedia, tetapi juga mampu menjaga kebenaran dan integritas informasi di era digital.